jpnn.com - BATAM — Panitia Kerja Artificial Intelligence Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, 18-20 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya menggali perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan, sekaligus menyerap masukan pelaku industri mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam ekosistem AI global.
Anggota Panitia Kerja AI BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan perkembangan AI tidak dapat dipisahkan dari kesiapan infrastruktur digital, termasuk data center dan kapasitas komputasi. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kedatangan Panja AI bukan hanya untuk melihat fasilitas dan teknologi yang ada.
"Bagi kami di Panja Artificial Intelligence BKSAP, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai bagaimana perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di Indonesia diterjemahkan menjadi infrastruktur nyata,” ujar Habib Aboe dalam pertemuan dengan jajaran NeutraDC Nxera Batam.
Menurut dia, kunjungan ke Batam memiliki arti penting karena BKSAP DPR RI tidak hanya menjalankan fungsi diplomasi parlemen. Namun, lanjut dia, BKSAP DPR RI juga secara rutin terlibat dalam penyusunan draft resolusi pada berbagai forum parlemen regional, termasuk ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“BKSAP DPR RI rutin memimpin pembuatan draft resolusi pada forum-forum parlemen regional, seperti AIPA. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, kami di BKSAP perlu melakukan beberapa pendalaman dan mendapatkan beberapa masukan,” ungkap Habib Aboe dalam keterangan resminya.
Adapun salah satu isu yang menjadi perhatian Panja AI adalah kebutuhan membangun standar dan tata kelola kecerdasan buatan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi digital lintas negara.
Habib Aboe mengatakan DPR perlu mendapatkan gambaran dari pelaku industri mengenai standar teknis, harmonisasi etika AI, hingga tata kelola data yang paling mendesak untuk dibawa ke forum parlemen ASEAN.
“Isu standar teknis, harmonisasi etika AI, atau Data Governance ASEAN apa yang paling mendesak untuk diangkat DPR dalam resolusi AIPA agar mendukung bisnis data center cross-border?” katanya.
