jpnn.com, JAKARTA - Dinamika penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar memerlukan pendekatan kepemimpinan yang matang, berbasis kapasitas, serta terbebas dari simplifikasi narasi politik.
Tokoh Muda NU HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur) menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum PBNU terpilih Gus Kikin untuk merestrukturisasi kepengurusan secara profesional, egaliter, dan representatif secara nasional.
Gus Lilur menegaskan Ketua Umum terpilih memiliki hak prerogatif sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk mentransformasikan kepemimpinan melalui portofolio kader yang mumpuni.
Penilaian terhadap figur-figur potensial harus didasarkan pada rekam jejak, kapasitas manajerial, dan integritas, bukan pada stigma masa lalu atau afiliasi politik partisan.
"Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujar Gus Lilur di Jakarta, Kamis (10/9).
Menanggapi munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur menilai rekam jejak yang bersangkutan di ranah eksekutif maupun tata kelola organisasi merupakan aset rekam jejak yang objektif.
Pembentukan opini publik yang mengaitkan kehadiran figur tertentu dengan narasi ‘PKB Come Back’ dinilai sebagai wujud simplifikasi politik yang destruktif bagi konsolidasi organisasi.
"Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” ujarnya.
