jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa guru beban negara mengundang reaksi berbagai kalangan, salah satunya PGRI.
Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Wijaya menyesalkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa "apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat" yang viral dimaknai profesi guru sebagai “beban negara”.
"Pernyataan Ibu Menkeu Sri Mulyani berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Wijaya dalam pernyataan sikap PGRI, Selasa (19/8).
Dia membeberkan berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2022 jumlah guru honorer mencapai 704.503 orang, ditambah 141.724 guru tidak tetap (GTT) kabupaten/kota serta 13.328 GTT provinsi.
Untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah telah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK hingga awal 2024, dengan target mencapai 1 juta guru PPPK.
Jabatan guru bahkan mendominasi ASN PPPK secara nasional, dengan jumlah mencapai sekitar 770 ribu orang.
Meski demikian, pemerataan guru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan besar.
Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata.
