jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mengapresiasi hasil negosiasi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Donald Trump.
Menurut Syahganda, pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang karena kebijakan tarif tersebut masih jauh dari harapan untuk dikatakan sebagai kebijakan yang free and fair bagi Indonesia.
Informasi mengenai kebijakan tarif tersebut masih simpang siur mengingat sebelumnya Indonesia dikenakan tarif baseline sebesar 10 persen, sebagaimana yang diberlakukan untuk semua negara.
"Berarti sebenarnya Indonesia dikenakan total tarif sebesar 29 persen,” ujar Syahganda dalam siaran persnya, Kamis (17/7).
Dia menambahkan meskipun Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah berupaya keras dalam bernegosiasi untuk menurunkan tarif resiprokal dari sebelumnya 32 persen, GREAT Institute memandang kebijakan itu tetap tidak mencerminkan prinsip perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.
Hal yang tidak adil adalah, komoditas dari Amerika Serikat masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai tarif tambahan, seiring komitmen Indonesia dalam membuka akses pasar secara penuh untuk produk-produk energi, agrikultur, dan manufaktur asal AS.
“Kebijakan ini menunjukkan posisi Indonesia dan Amerika yang asimetrik, ini berpotensi menciptakan distorsi dalam perdagangan, di mana produsen domestik Indonesia menghadapi hambatan tarif, sementara produsen AS menikmati akses bebas hambatan,” tuturnya.
Bagi Indonesia, tarif ini bukan sekadar angka tetapi langsung berdampak pada daya saing sektor-sektor industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk perikanan, yang proporsinya sebesar 38 persen dari total ekspor ke AS.
