jpnn.com, JAKARTA - DPP Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Mandiri (GAPIMDO) menyatakan keprihatinan atas dugaan hambatan sistemis dalam verifikasi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Persoalan ini muncul setelah sistem digital Badan Gizi Nasional (BGN) menolak verifikasi sejumlah dapur mandiri yang telah memenuhi persyaratan.
"Puluhan mitra di sembilan daerah Sulawesi telah menyiapkan infrastruktur lengkap, mulai dari gedung dapur, peralatan masak, hingga kendaraan distribusi. Namun, sistem BGN menolak pengajuan dengan alasan wilayah sudah penuh, padahal faktanya banyak dapur masih kosong," ungkap Ketua Umum DPP GAPIMDO HM.S. Tribuana, dalam keterangannya, Jumat (11/7).
Ketua DPD GAPIMDO Sulawesi Selatan Annis Mustafa menambahkan adanya indikasi penguncian wilayah secara sistemis.
"Ada indikasi kuat wilayah sengaja dikunci agar hanya pihak tertentu yang bisa lolos sebagai mitra MBG. Ini merugikan mitra resmi yang sudah siap beroperasi," tegas Annis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana mengakui sedang melakukan pengecekan. "Kami telah menerima laporan dan sedang melakukan konsolidasi serta verifikasi internal," kata Dadan.
GAPIMDO menyusun laporan resmi yang akan disampaikan kepada BGN dan ditembuskan ke Presiden Prabowo Subianto. "Ini bukan sekadar kesalahan sistem, tapi berpotensi sabotase program prioritas pemerintah. Kami minta transparansi dalam verifikasi," tegas Tribuana. (tan/jpnn)
