jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR RI mendorong penguatan perlindungan konsumen dan hak paten di tengah dinamika perekonomian.
Upaya itu direalisasikan lewat Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Ekosistem Perlindungan Konsumen & Hak Paten: Sinergi Regulasi, Penegakan Hukum, dan Edukasi Publik” pada Rabu, 3 September 2025.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. Andre Rosiade, SE menyampaika penguatan perlindungan konsumen dan hak paten merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun ekosistem inovasi yang berdaya saing.
Oleh karena itu, dia berharap forum tesebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memperkuat sistem hak paten di Indonesia.
“Kami juga berharap Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara inovatif dan berdaya saing di kancah global serta memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” kata Andre.
Anggota Panja RUU Perlindungan Konsumen Komisi VI DPR RI Khilmi mengatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah berlaku lebih dari dua dekade dinilai sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman. Sebab, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah perilaku konsumen dan dinamika pasar, sementara tantangan seperti ketidakseimbangan posisi konsumen, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran konsumen masih menjadi persoalan utama .
“Regulasi yang ada saat ini belum mengakomodir kebutuhan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi, terutama di era digital. Revisi UUPK sangat mendesak untuk memastikan perlindungan yang efektif dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tegas Khilmi .
Menurut dia, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran konsumen juga menjadi perhatian serius.
