jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai laporan APBN KiTa Semester I Tahun 2026 menyampaikan pesan yang patut dicermati.
Menurut dia, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai sekitar Rp 233 triliun atau meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kementerian Keuangan menjelaskan kenaikan tersebut dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), serta keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dan listrik agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
“Kebijakan menahan harga energi merupakan pilihan yang rasional dalam jangka pendek,” ujar Achmad Nur Hidayat dikonfirmasi, Minggu (2/8).
Sebab, kata dia, kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti kenaikan biaya transportasi, distribusi pangan, dan inflasi yang paling besar dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah.
Di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya kuat, subsidi energi masih berfungsi sebagai bantalan sosial.
Namun, persoalan sebenarnya bukan terletak pada besarnya subsidi.
Persoalannya adalah APBN membiayai subsidi dengan ruang fiskal yang makin sempit.
.jpeg)
