jpnn.com, YOGYAKARTA - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengatakan kehadiran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bukan sekadar lembaga intermediasi keuangan, melainkan sebagai katalisator pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo pada saat acara Seminar Nasional BPD se-Indonesia (BPDSI) bertajuk “Implementasi Sistem Keuangan Desa Melalui BPDSI untuk Mendukung Tata Kelola Keuangan Desa” di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, beberapa hari lalu.
Dia mengungkapkan pihaknya mendukung sistem transformasi digital, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang diakselerasi melalui regulasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 serta Surat Edaran Nomor 130/736/SC Tahun 2020.
Menurut dia, kolaborasi antara Asbanda dan Kemendagri sebagai langkah konkret digitalisasi fiskal.
"Sistem ini akan memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi di tingkat desa sekaligus menjadi tonggak elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” kata dia dalam siaran persnya, Jumat (8/8).
Di kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan implementasi Siskeudes menjadi bukti, bahwa digitalisasi adalah instrumen keadaban birokrasi.
“Kehadiran sistem keuangan desa berbasis digital secara signifikan, dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas,” ujar Sri Sultan.
Dia melanjutkan, peran BPDSI menjadi sangat strategis. Bukan sekadar sebagai mitra finansial, melainkan katalis transformasi tata kelola desa.
