jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar audiensi dengan Komnas HAM terkait temuan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI, dan korban ketidakadilan peradilan militer.
Audiensi yang berlangsung Jumat (12/12/2025) ini bagian dari upaya gerakan masyarakat sipil untuk mengecam tindak kekerasan oknum TNI dan praktik impunitas yang terjadi pada peradilan militer.
"Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI selama ini kerap berakhir tanpa penyelesaian yang adil akibat mekanisme peradilan militer yang tertutup, tidak independen, dan tidak memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan," kata Peneliti Imparsial ?Wira Dika Orizha Piliang mewakili koalisi, melalui siaran pers.
Dia mengatakan bahwa kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI kembali memperjelas kelemahan struktural sistem Peradilan Militer.
Dalam kasus pembunuhan MHS misalnya, pelaku yang merupakan anggota TNI hanya dijatuhi hukuman kurungan sembilan bulan oleh Peradilan Militer.
Putusan yang sangat ringan itu menurutnya tidak hanya mencederai rasa keadilan keluarga korban, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem Peradilan Militer memberi pertanggungjawaban yang setimpal.
"Proses persidangan yang tertutup dari pengawasan publik, menjadikan ketimpangan ini semakin sulit untuk dikoreksi," tuturnya.
Sementara itu, kasus pembunuhan jurnalis Rico Pasaribu beserta keluarganya memperlihatkan problem impunitas yang jauh lebih mengkhawatirkan. Meski beberapa pelaku pernah diproses, namun dalang, aktor intelektual, dan jaringan yang bertanggung jawab belum pernah diseret ke pengadilan hingga hari ini.
