jpnn.com - Ratusan massa dari Partai Berkarya berdemonstrasi di depan Gedung Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (2/9/2025).
Aksi itu digelar demi menuntut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Berkarya yang telah digelar.
Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan Muh. Arham yang memimpin aksi itu menyatakan kedatangan mereka adalah untuk mengingatkan Kemenkum agar segera menindaklanjuti hasil munas partainya yang berlangsung di Tangerang, Banten, pada 14-16 Juli 2025 lalu.
"Yang pertama kali kami sampaikan, kami adalah forum ketua dari DPW Partai Berkarya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kammi tanggal 14-16 yang lalu itu sudah melakukan Musyawarah Nasional yang pertama di Tangerang. Dan ini sudah diketahui oleh publik," ujar Arham dikutip dari siaran pers.
Arham merasa ironis lantaran seluruh prosedur sudah mereka lalui, tetapi hasil Munas Partai Berkarya tidak kunjung disahkan pemerintah.
"Semua prosedur sudah kami lakukan. Yang pertama sudah didaftar secara online, karena itu yang merupakan ketentuan dari hukum. Setelah itu kami kirim hardcopy-nya, itu pun tidak ditindaklanjuti. Ada apa?" tuturnya mempertanyakan.
Pihaknya juga sudah berupaya menyurati Kemenkum untuk beraudiensi, tetapi tidak ditanggapi. Bahkan, saat bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dijanjikan pertemuan pada tanggal 22. Namun hingga hari ini tidak terealisasi.
"Pertanyaannya ada apa dengan Pak Menteri ini? Padahal, Berkarya ini adalah partai politik yang mendukung kebijakan dan semua program Bapak Presiden," ucap Arham.
