jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Indonesia terus mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional dengan menggulirkan beragam insentif fiskal dan kebijakan strategis. Langkah ini bertujuan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan oleh masyarakat dan pelaku industri otomotif.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan serangkaian dukungan.
“Insentif berupa keringanan pajak tahunan berlaku hingga 2031, PPN 10 persen ditanggung pemerintah hingga 2023, serta insentif PKD (Pembelian Kendaraan Dalam Negeri) sebesar 40 persen untuk kendaraan penumpang dan bus,” jelasnya.
Untuk 2024–2025, pemerintah juga memberikan bebas bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran dalam negeri (DPN-DM) selama dua tahun. Namun, insentif ini disyaratkan bagi produsen yang mulai memproduksi lokal pada 2026–2027, dengan jumlah impor sebanding produksi domestik hingga 2027.
Dukungan pemerintah ini disambut positif oleh pelaku industri. Chief Operation Officer Indomobil VKTR Transportasi Reggie Kurnia menyatakan animo pasar terhadap kendaraan listrik, khususnya truk listrik, sangat menggembirakan.
“Kerja sama dengan Otomo Mobility sebagai dealer GAC di Surabaya memperkuat keyakinan kami, terutama di sektor logistik dan kendaraan berat,” ungkap Reggie.
Indomobil VKTR menargetkan produksi hingga 1.000 unit kendaraan tahun ini melalui sistem Completely Knocked Down (CKD). Untuk tahun depan, produksi akan dijeda selama enam bulan guna evaluasi dan penguatan strategi.
Dia juga menekankan pentingnya peran perusahaan otomotif besar dalam menjamin suku cadang dan layanan purna jual agar adopsi kendaraan listrik berjalan optimal.
