jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah belum membuka peluang perekrutan baru serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara (PNS) pada 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapasitas fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mayoritas diarahkan untuk program-program prioritas nasional, sehingga pemerintah belum melakukan kajian terkait kebijakan untuk PNS.
"Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji," ujar Sri Mulyani dikutip Minggu (17/8).
Sri Mulyani mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) soal formasi PNS.
Namun, kapasitas fiskal tetap menjadi hal utama yang dipertimbangkan.
"Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," tuturnya.
Bendahara Negara menuturkan, postur RAPBN 2026 didesain dengan defisit Rp 636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Belanja negara ditargetkan sebesar Rp 3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.
