jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) M. Edy Mahmud mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui data struktur perekonomian nasional.
Hal ini juga termasuk kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi dasar kajian dan penyusunan kebijakan.
"Sensus ekonomi itu kegiatan setiap sepuluh tahun sekali. Terakhir 2016, sekarang kami melaksanakan lagi di tahun 2026," ujar Edy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/8).
Edy menuturkan data hasil sensus terakhir pada 2016 sudah tidak cukup menggambarkan kondisi perekonomian saat ini.
Dalam satu dekade terakhir, cara masyarakat memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melakukan transaksi berubah signifikan.
Pertumbuhan perdagangan digital juga melahirkan banyak model usaha baru, termasuk UMKM yang menjalankan bisnis dari rumah melalui marketplace dan berbagai platform digital.
"Kalau kembali ke 2016, pasti kegiatan ekonomi itu sudah sangat berubah. Cara orang memproduksi barang sudah berubah, cara orang memasarkan, mendistribusikan barang sudah berubah," katanya.
Karena itu, BPS perlu kembali memotret struktur ekonomi secara menyeluruh pada 2026.
