jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menggelar workshop bertema 'Tata Kelola Keuangan OPD dalam Rangka Percepatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Secara Periodik' di Harris Hotel Malang, Jumat (1/8).
Acara tersebut sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, menjadi langkah konkret Pemprov Jatim untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih tertib dan efisien, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Acara dibuka secara virtual oleh Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim H. Mahdi, Anggota Komisi C DPRD Pranaya Yudha Mahardika, serta pejabat teknis dari BPKAD Jatim.
Dalam sambutannya, Sigit menekankan pentingnya kualitas APBD sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
"APBD yang berkualitas lahir dari tata kelola yang baik, dan tata kelola yang baik membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula," ujar Sigit.
Dia juga menyoroti perlunya SDM yang kompeten dan pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mempercepat dan menyederhanakan pelaporan keuangan secara digital.
"Kami yakin, hambatan pasti ada. Namun, selama kita memiliki komitmen kuat, kita pasti bisa menemukan solusinya," katanya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim H Mahdi menambahkan DPRD berperan penting dalam pengawasan implementasi APBD agar tetap transparan dan akuntabel. Dia juga menyoroti masih tingginya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di berbagai daerah.
Mahdi juga mengungkapkan, rencana Komisi C untuk berdiskusi dengan BKAD terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di banyak daerah, dengan tujuan mencari solusi bersama.
