jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka mendorong pemerintah memberi porsi lebih besar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Dia menilai langkah ini strategis untuk memperkuat ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil tambang.
Beniyanto menegaskan selama ini, manfaat ekonomi dari sektor pertambangan masih terlalu terpusat pada korporasi besar.
Sementara itu, daerah penghasil kerap menghadapi paradoks: kaya sumber daya tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih tinggi.
“Pengelolaan tambang oleh BUMD dan koperasi bukan semata soal bisnis, tetapi soal keadilan ekonomi. Kita ingin kekayaan alam benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat di daerah, bukan hanya sebagai penonton,” tegas Beniyanto dalam keterangan resminya, Senin (15/9).
Menurutnya, pelibatan BUMD dan koperasi dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan.
Selain membuka lapangan kerja, model ini diyakini mampu mengembangkan usaha pendukung, memperkuat industri hilir, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ingin ada ekosistem ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang. Bukan hanya bagi hasil, tetapi juga industri pendukung dan UMKM yang menggerakkan perekonomian lokal,” jelasnya.
.jpeg)
