jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menyampaikan industri siap mendukung Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang melarang beroperasinya truk sumbu 3.
Namun, untuk implementasinya, Amdatara membutuhkan waktu untuk penyesuaian.
Hal itu disampaikan Karyanto dalam sebuah acara diskusi bertajuk ”Titik Temu Kebijakan Over Dimension Over Loading: Antara Penegakan Hukum dan Kelancaran Logistik” di Jakarta baru-baru ini.
Dia menegaskan industri AMDK yang tergabung dalam Amdatara selalu mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ODOL ini.
Anggota Amdatara punya komitmen untuk itu. Hanya saja, menurutnya, waktu implementasinya harus realistis, dan bukan tiba-tiba.
Tentunya, kata dia harus ada instrumen pendukung yang harus disinkronkan terkait dengan peraturan, mulai dari pusat sampai dengan implementasi di daerah. Di berharap implementasi zero ODOL ini juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan kelas jalan.
”Kami berharap juga penerapan zero ODOL tahun 2027 itu menjadi acuan dari pemerintah daerah. Jadi, tidak ada pemerintah daerah yang misalkan membuat aturan yang melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Saat SE ini dikeluarkan, industri AMDK sangat bingung. Pasalnya, menurutnya, SE KDM itu memaksa industri AMDK untuk mengalihkan distribusi menggunakan truk sumbu 2. Artinya, akan dibutuhkan jumlah truk yang sangat masif.
