jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arek Kedokteran Suroboyo yang terdiri dari elemen Guru Besar dan Alumni FK-Unair dan beberapa kampus lain menggelar aksi di halaman Fakultas A Unair, Selasa (20/5).
Aksi yang dilakukan itu sebagai bentuk protes serta mengkritisi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dianggap melenceng.
Salah satu alumnus FK Unair Dokter Spesialis Obstetri dr Poedjo Hartono SpOG (K) mengungkapkan rasa keprihatinan terhadap serangkaian kebijakan Kemenkes yang menggunakan pendekatan otoriter dan tidak dialogis pada profesi kedokteran selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diikuti dengan serangkaian kebijakan dianggap mengancam independensi profesi, khususnya terkait kendali atas kolegium yang selama ini berada di bawah naungan organisasi profesi.
Pertanyaan mendasar yang muncul sudah bukan tentang posisi administratif kolegium, tetapi intervensi sistematis terhadap otonomi profesi kedokteran.
Para dokter Surabaya mencatat keprihatinan kebijakan mutasi sepihak tenaga kesehatan, pernyataan publik yang memojokkan profesi dokter, hingga penghentian proses pendidikan di RS Pendidikan Utama Program Studi Pendidikan Spesialis yang dilakukan tanpa proses evaluasi komprehensif dan transparan.
"Kolegium itu jelas bahwa itu harus guru besar. Jadi, kami bukan untuk dokter sendiri, tetapi untuk masyarakat. Kalau kami di obrak-abrik begini, kami enggak bisa bekerja dengan bagus, enggak bisa melayani dengan bagus, enggak bisa melayani yang terbaik, dan dampaknya apa yang ada sekarang, layanan dengan dasar itu belum selesai," kata dr Poedjo seusai aksi.
Menurutnya, sampai saat ini tidak ada rencana yang bagus dalam dunia kesehatan.
