jpnn.com, JAKARTA - Arahan Presiden RI Prabowo Subianto soal kebijakan efisiensi anggaran dinilai sudah jelas.
Pengamat Politik Agung Baskoro mengatakan seharusnya tidak ada lagi salah tafsir di tataran birokrat mau pun masyarakat luas.
Menurut Agung, instruksi Presiden sudah sangat jelas dan tidak berdampak kepada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Bila ada pihak-pihak yang coba membelokkan arahan tersebut, sehingga memotong anggaran-anggaran pokok yang berdampak langsung ke operasional kementrian, pelayanan publik-pegawai, gaji pegawai, dan sejenisnya maka para pihak terkait ini mesti siap diganti,” kata Agung dalam keterangannya, Rabu (19/2).
Agung mengatakan apabila terjadi perlawanan atau pun pembangkangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait patut ditindak lebih lanjut.
“Karena, melawan INPRES sama saja pembangkangan terhadap Prabowo yang ujungnya harus ditindak,” lanjutnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan efisiensi yang dicanangkan pemertintah tak berdampak pada sektor pendidikan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (14/2).