5 hours ago
5
jpnn.com, SEMARANG - Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahduddi memastikan para provokator yang terlibat kericuhan dalam aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, akan diproses hukum jika terbukti melakukan tindak pidana.
Para provokator yang telah membuat aksi May Day 2025 di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kamis (1/5), yang berujung ricuh telah diamankan polisi.
Menurut Kombes Syahduddi, aksi yang digelar empat elemen buruh sejak pagi hingga sore hari itu berlangsung tertib dan kondusif.
Aspirasi yang disampaikan aliansi buruh pun telah diterima langsung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi tanpa gangguan berarti hingga menjelang sore.
“Namun, menjelang pukul 18.00, atau menjelang berakhirnya batas waktu penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, sekelompok massa yang terdiri dari mahasiswa dan kelompok anarko mulai melakukan tindakan provokatif dan anarkis,” ujar Kombes Syahduddi.
Kelompok tersebut melakukan pembakaran ban, membakar fasilitas umum seperti lampu lalu lintas (traffic light), spanduk, serta merusak pagar di sekitar taman depan Kantor Gubernur.
Mereka juga melemparkan batu, kayu, botol, dan benda lain ke arah petugas pemadam dan aparat keamanan.
“Karena sudah memenuhi kategori tindakan anarkis, kami lakukan pendorongan dan pembubaran menggunakan kendaraan pengurai massa,” ujarnya.
Kombes Syahduddi menyatakan situasi telah kembali kondusif setelah kelompok tersebut berhasil dibubarkan.
Beberapa orang dari kelompok yang dianggap provokatif diamankan dan saat ini sedang menjalani interogasi di Polrestabes Semarang.
“Jika terbukti melanggar hukum, akan kami proses sesuai ketentuan. Jika tidak, tentu akan kami pulangkan,” tuturnya.
Aksi ribuan buruh itu berasal dari aliansi KASBI, KSPIP, FSPMI, KSPN dan lainnya. Mereka menggelar unjuk rasa May Day 2025 dengan tajuk aksi damai.
Mereka menuntut upah buruh Jateng naik, penghapusan sistem outsourcing atau kerja kontrak, mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.(wsn/jpnn)
