jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mengupayakan penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai 2026.
Zulhas spaan akrab Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk menekan disparitas harga antarwilayah.
Nantinya kata dia, kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat berlaku sama dengan dukungan pembiayaan distribusi oleh pemerintah.
“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kami usahakan beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas dikutip Selasa (13/1).
Upaya penerapan beras satu harga membutuhkan penguatan peran Perum Bulog, terutama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional, katanya menjelaskan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas pemberian margin penugasan kepada Bulog agar lembaga tersebut memiliki ruang pembiayaan yang memadai dalam menjalankan tugas stabilisasi harga dan distribusi beras.
Zulhas mengatakan perhitungan margin penugasan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bagian dari penguatan peran Bulog.
Selain penguatan Bulog, dia mengatakan pemerintah juga membahas kesiapan pasokan beras nasional seiring dengan proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal mulai Februari.
