jpnn.com - SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan memangkas rantai pasok kebutuhan pokok, sekaligus memberantas praktik rentenir di tingkat masyarakat.
“Koperasi ini intinya memotong rantai pasok yang panjang di desa atau kelurahan. Masalah tengkulak, makelar, hingga rentenir, kami potong habis,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau Koperasi Kelurahan Merah Putih Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (28/8).
Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, mengatakan koperasi ini tidak berbasis pada pembagian dana bantuan, melainkan pemberdayaan melalui plafon pinjaman yang telah disiapkan lewat regulasi Kementerian Keuangan. Skema itu memungkinkan koperasi mengakses pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Tidak ada bagi-bagi duit, tidak ada memakai APBN. Intinya adalah pemberdayaan. Kalau dahulu KUD banyak yang tutup karena pola bagi-bagi uang, sekarang tidak. Ini fokusnya ekonomi tumbuh dari bawah,” jelas Zulhas.
Mantan ketua MPR RI itu berharap model koperasi ini mampu mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan pada bantuan tunai menuju kemandirian ekonomi.
“Kalau ekonomi dari desa bisa tumbuh, bukan tidak mungkin pertumbuhan (ekonomi) bisa kembali menyentuh 7–8 persen seperti era Orde Baru,” ungkapnya.
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah ada lebih dari 1.000 Koperasi Merah Putih yang beroperasi di Jawa Tengah. Kemudian, ditargetkan 5.000 koperasi aktif di Pulau Jawa pada akhir bulan ini.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengeluarkan kebijakan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi anggota Koperasi Merah Putih.
