jpnn.com - Sekjen Demokrat Herman Khaeron atau Hero mempertanyakan pihak yang perlu menalangi utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ketika moda transportasi yang disebut Whoosh itu dianggap investasi sosial.
Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap Whoosh sebagai investasi sosial.
"Siapa yang akan menalangi kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara dengan meningkatkan produktivitas," kata Hero di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10).
Dia mengatakan negara seharusnya menjadi pihak yang menanggung kerugian dari Whoosh apabila kehadiran kereta tersebut dianggap investasi sosial negara.
Namun, ujar anggota Komisi VI DPR RI, pemerintah melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak opsi negara membayar utang Whoosh.
"Kalau memang kemudian negara, ini, kan, persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN enggak mau bayarin lagi begitu, lo," lanjut Hero.
Diketahui, beban utang Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp120,38 triliun dengan asumsi kurs Rp16.500.
Sebanyak 75 persen proyek Whoosh dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen dan tenor 40 tahun.
