jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin khawatir kebijakan work from home atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara pada Jumat, berubah menjadi akhir pekan yang panjang.
"Pilihan yang tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," ujarnya.
Dia meminta agar kebijakan bekerja dari rumah itu dievaluasi secara berkala demi memastikan kebijakan tersebut mencapai hasil yang ditargetkan pemerintah.
"Kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta pemda," kata Khozin, Selasa (31/3).
Pemerintah telah memutuskan kebijakan WFH dilakukan pada Jumat setiap pekan.
Khozin pun memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan.
"Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik," ujarnya.
Khozin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini untuk secara serius mendesain transportasi umum di daerah lebih baik lagi. Selain itu, penerapan WFH juga menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara.
