bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menegaskan bahwa Bali butuh perlakuan khusus dalam kebijakan keimigrasian.
Menurut Silmy Karim, penyeragaman aturan justru berpotensi merusak kelestarian alam dan budaya Bali yang unik.
Silmy Karim melontarkan hal tersebut saat Kuliah Umum Dies Natalis Universitas Mahendradatta ke-63 di Tampaksiring, Gianyar, Jumat (22/5) lalu.
Acara yang menyoroti peran imigrasi sebagai pilar hukum dan pelayanan publik ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, TNI, Polri, hingga tokoh masyarakat Bali.
Ia mengungkapkan, meski jumlah Warga Negara Asing (WNA) secara nasional masih di bawah satu persen dari total populasi, proporsi WNA di Bali jauh melampaui rata-rata nasional.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan selective policy guna menarik wisatawan berkualitas dengan daya belanja tinggi.
Kebijakan ini sekaligus mencegah masuknya turis yang berpotensi membawa dampak buruk dari sisi kriminalitas, narkoba, benturan budaya, maupun terorisme.
“Meski aturan ini diperketat, pertumbuhan pariwisata Bali tercatat tetap tinggi,” ujar Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
