jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah untuk menghapus sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja menuai kritik tajam dari kalangan akademisi dan praktisi. Kebijakan ini dinilai terlalu mengedepankan logika ekonomi dan berisiko menggerus esensi pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan nalar kritis dan kebudayaan.
Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Endro Dwi Hatmanto menegaskan bahwa evaluasi prodi memang diperlukan, tetapi penghapusan tidak boleh hanya didasarkan pada angka serapan lulusan di dunia industri.
“Pendidikan tinggi tidak boleh direduksi hanya menjadi pabrik tenaga kerja,” tegas Endro, Sabtu (2/5).
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki mandat luas dalam menjaga nilai kemanusiaan dan kebudayaan yang tidak bisa diukur semata-mata dengan materi.
Endro menyarankan pemerintah melakukan audit menyeluruh dan redesign kurikulum terlebih dahulu sebelum mengambil langkah ekstrem. Ia mengibaratkan kebijakan ini dengan perbaikan bangunan.
“Jika yang bermasalah hanya tata ruangnya, jangan terburu-buru merobohkan rumah," ujarnya.
Ia menekankan bahwa penutupan prodi harus menjadi opsi terakhir setelah upaya perbaikan profil lulusan dan kolaborasi industri dilakukan.
Senada dengan Endro, sosiolog dan sastrawan Okky Madasari turut menyuarakan kekhawatirannya. Dalam acara Cultural Festival 15 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (1/5), Okky menilai wacana penutupan prodi humaniora seperti Sastra, Sejarah, dan Antropologi justru mengancam kemampuan berpikir kritis generasi mendatang.
