jpnn.com - Pemerintah diminta merespons serius adanya surat resmi kamar dagang China di Indonesia kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Surat kamar dagang China di Indonesia itu menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, berbagai keluhan yang disampaikan investor harus ditelusuri secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
"Ya, itu dibuktikan saja dulu. Kalau kemudian memang Kadin China, memang keras sekali surat itu. Dan, saya kira tinggal nanti pemerintah Indonesia meresponsnya dengan cara apa," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dia menilai pemerintah memiliki instrumen penegakan hukum yang lengkap untuk menelusuri berbagai dugaan persoalan yang disampaikan dalam surat tersebut, mulai praktik korupsi, pemerasan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Bila dengan penelusuran secara hukum maka bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum. "Kita ada instrumen negara, ada kepolisian, kejaksaan, KPK. Ya, silakan itu ditelusuri," tuturnya.
Pihaknya menegaskan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang berada di dalam pemerintahan.
"Kalau benar, ya, saya kira kita bisa melihat kok sekarang, tidak memandang apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bahkan yang sedang dalam eksekutif juga ditindak secara tegas," ucapnya.
.jpeg)
