jpnn.com - JAKARTA - Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia sudah mengirimkan surat berisi permintaan audiensi terkait masalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Komisi II DPR.
"Kami menyurati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Komisi II. Semua suratnya sudah masuk ke sekretariat tanggal 29 Januari 2026," kata Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Jumat (30/1/2026).
Aliansi berharap permintaan yang disampaikan melalui surat itu bisa dibawa Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah, serta melibatkan forum-forum honorer.
Menurut Faisol, permintaan audiensi ini dilakukan karena rapat kerja maupun RDP Komisi II DPR dengan pemerintah tidak ada pembahasan soal nasib honorer, PPPK penuh dan PPPK paruh waktu.
Faisol mengatakan apabila DPR tidak mengagendakan rapat pembahasan honorer, PPPK penuh dan paruh waktu, maka Aliansi R2 R3 Indonesia yang minta jadwalnya.
'DPR seharusnya tetap mengagendakan pembahasan honorer, PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu karena masalah ini belum selesai," ungkap Faisol.
Dia meyakini apabila DPR mengagendakan rapat, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyambutnya.
Selain itu, dia juga meminta DPR mendengar aspirasi forum-forum honorer soal nasib PPPK paruh waktu dan sisa non-ASN. Faisol mengingatkan jangan sampai persoalan sudah viral di media sosial, DPR baru kemudian melakukan pemanggilan.
