jpnn.com, JAKARTA - Tokoh Manggarai yang juga Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti mandulnya peran kritis DPRD dalam rangkaian proses pembangunan di Manggarai Raya (Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat), Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Lucius, mandulnya peran kritis DPRD juga berkontribusi pada efek pembangunan di Manggarai belum menunjukkan tren positif.
“Salah satu persoalan pembangunan di daerah termasuk Manggarai Raya adalah mandulnya peran kritis DPRD, yang seharusnya menjadi kontrol pemerintah atau eksekutif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran, kita menyaksikan sepinya suara-suara kritis DPRD terhadap masalah pembangunan di Manggarai,” ujar Lucius Karus saat menjadi narasumber diskusi publik bertajuk 'Mengevaluasi Logika Pembangunan di Manggarai: Tradisi Lokal Vs Politik Korup' di Aryaduta Semanggi, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Hadir sebagai narasumber dalam Diskusi yang digelar Teras Literasi Nusa Tenggara Timur adalah Analis Politik Senior Boni Hargens, Ahli Pembangunan dari Cornell University Timoty Ravis, dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman.
Acara ini dipandu oleh tokoh muda Manggarai Nardi Nandeng selaku moderator.
Lucius menyadari minimnya peran kritis DPRD juga disebabkan oleh desain sistem pemerintahan daerah yang tidak menempatkan secara jelas posisi DPRD, apakah sebagai wakil rakyat atau sebagai bagian dari eksekutif.
Menurut dia, desain pemerintahan seperti itu tidak memungkinkan DPRD untuk menjadi pengontrol kepala daerah.
“DPRD yang seharusnya menjadi representasi rakyat, oleh sistem, dibikin mandul sejak dini. Ini misalnya terlihat Dalam posisi DPRD yang dibikin 'tak jelas' antara menjalankan fungsi representasi dan eksekutif. Maka yang terjadi adalah tumpang tindih peran, yakni DPRD sekaligus menjadi bagian dari eksekutif. Hilangnya fungsi kontrol DPRD menjadikan mereka sebagai alat kekuasaan kepala daerah," ujar dia.
