jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Arifki Chaniago menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang didukung Partai Golkar, PAN, PKB, Gerindra, dan NasDem perlu mempertimbangkan secara serius selera politik masyarakat.
Tanpa itu, wacana tersebut berisiko dipersepsikan semata sebagai agenda elite sekaligus mencerminkan jarak partai politik dengan rakyat.
Menurut Arifki Chaniago, sebelum mendorong perubahan sistem, partai politik seharusnya memastikan kebijakan tersebut benar-benar sejalan dengan harapan publik.
Pasalnya, posisi kepala daerah memiliki keterkaitan yang sangat langsung dan intens dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kepala daerah bukan sekadar produk kompromi politik. Mereka berhadapan langsung dengan warga—mulai dari pelayanan publik, konflik sosial, hingga penanganan bencana. Karena itu, selera masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan,” ujar Arifki, Selasa (6/1/2026).
Dia mengingatkan apaabila partai politik gagal membaca preferensi publik secara serius, perubahan sistem Pilkada justru berpotensi memicu resistensi sosial.
Menurutnya, Pilkada langsung selama ini memberi ruang partisipasi yang kuat bagi masyarakat untuk merasa memiliki pemimpinnya. Ketika mekanisme tersebut dialihkan ke DPRD tanpa komunikasi publik yang memadai, masyarakat berisiko merasa dipinggirkan dari proses politik yang sangat menentukan hidup mereka.
“Perubahan sistem Pilkada itu ibarat mengganti menu utama di rumah makan tanpa bertanya kepada pelanggan. Dapur mungkin merasa lebih efisien, tetapi jika pelanggan tidak cocok, mereka bisa protes atau pergi. Dalam politik, ‘pergi’ itu bisa bermakna apatis atau kemarahan kolektif,” jelasnya.
