jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan proses bisnis dan pelayanan publik di sektor pertanahan tidak terganggu meski pemerintah pusat menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi perubahan sistem kerja tersebut.
"Insya Allah, Insya Allah. Kami sudah simulasi. Insya Allah bisa," ujar Nusron saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Memasuki awal 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat.
Hal ini mengingat sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik.
Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.
Menurut Nusron, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan work from home (WFH) akan ditetapkan pada bulan Maret 2026.
