jpnn.com, BEIJING - Komisi IV DPR RI mencari masukan dan contoh keberhasilan penerapan sistem penyediaan pangan di China terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
"Kami Komisi IV sedang melakukan kunjungan kerja ke China, kenapa China? Karena keberhasilan-keberhasilan China di bidang pertanian ini perlu kita pelajari dan mungkin ada peraturan-peraturan mereka yang bisa membantu kami dalam menyusun undang-undang supaya bisa bermanfaat lah buat masyarakat pertanian kita," kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto di Beijing kepada ANTARA pada Jumat (23/5).
Sebanyak 18 orang anggota Komisi IV DPR dan juga mitra-mitra Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China selama sepekan. Salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah bertemu dengan Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan dari Kongres Rakyat Nasional China (NPC).
Dalam pertemuan dengan NPC, Komisi IV DPR RI bertemu dengan Wakil Ketua Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan NPC Fan Xiaojun, Anggota Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan NPC Wang Xiaoming, Anggota Komite Urusan Pertanian dan Pedesaan NPC Wei Houkai serta pejabat terkait lainnya.
"Kami sudah minta masukan-masukan dan tadi sudah bertemu dengan wakil 'chairman agriculture' yang berhubungan dengan pertanian.
Saya rasa ini masukan-masukan ini cukup banyak dan mungkin nanti kita akan ada tim kecil yang bisa mempelajari undang-undang mereka apa yang bisa kita ambil dari sini, tentunya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia," tambah Titiek.
Meski tidak merinci hal utama yang dibicarakan dengan NPC, tapi Titiek menyebut Komisi IV lebih cocok untuk belajar ke China dibanding ke negara-negara lain di Eropa atau lokasi lainnya.
"Karena masyarakat kita juga cukup banyak, di sini juga kemudian luas tanah kita juga cukup banyak, jadi lebih cocok belajar ke sini," ungkap Titiek.
Komisi IV DPR, tambah Titiek, sepakat bahwa menangani masalah pangan dengan tepat juga dapat menyelesaikan masalah-masalah lain termasuk kemiskinan.
