jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar operasional bursa tetap normal saat kepemimpinan transisi, setelah beberapa petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mundur bersamaan.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat gabungan di Wisma Danantara, pada Sabtu (31/1) kemarin.
"Bapak presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, pengurus Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa dengan normal dengan kepemimpinan transisi,” ucap Airlangga dikutip Minggu (1/2).
“Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan keuangan maupun pasar modal," lanjutnya.
Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal.
Praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan dapat menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, BEI bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.
Prabowo juga menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal, selama masa kepemimpinan transisi tanpa kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan.
