jpnn.com, JAKARTA - PPPK paruh waktu akan jadi masalah besar bagi pemerintah daerah (pemda). Sifatnya yang hanya sementara, mengharuskan pemda berhati-hati agar tidak mengganggu fiskal.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika mengungkapkan, PPPK paruh waktu akan menjadi bom waktu jika tidak disiapkan proses transisi mekanisme dari paruh waktu ke penuh waktu.
"PPPK paruh waktu ini hanya setahun masa kontraknya. Setelah itu, pemda harus mengalihkan mereka ke penuh waktu," kata Faisol kepada JPNN, Minggu (2/11).
Dia menegaskan, jika pemda tidak menerapkan sistem kehati-hatian dalam perekrutan PPPK paruh waktu, maka akan berimbas besar pada peralihan status ke penuh waktu. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) akan terkoreksi signifikan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pun tidak serta merta menyetujui alih status PPPK paruh waktu ke penuh waktu karena melihat kemampuannya fiskal.
Kalau sudah begitu kata Faisol, akan banyak PPPK paruh waktu yang terancam tidak diangkat penuh waktu.
Oleh karena itu pemda harus menyiapkan regulasi yang bisa melindungi PPPK paruh waktu. Artinya, mereka tetap diangkat menjadi PPPK penuh waktu, diselesaikan dengan cara bertahap.
"Regulasi peralihan PPPK paruh waktu ke full time harus disiapkan pemda. Bersamaan dengan itu, verifikasi dan validasi data dibuat berlapis agar honorer bodong tidak bisa lolos," terang Faisol Mahardika.
