jpnn.com, JAKARTA - Platform digital telah berkembang melampaui fungsi komersial tradisionalnya dan menjadi alat penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik.
Namun, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta dan publik, khususnya pada tahap awal perancangan kebijakan. Hal ini akan memungkinkan platform digital untuk membantu memperluas jangkauan pemerintah dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat, sekaligus menekan biaya implementasi bagi kedua belah pihak.
Poin tersebut mengemuka dalam diskusi panel bertajuk "People, Policy and Platforms: Strengthening Public Delivery for a More Inclusive Society in Indonesia" yang diselenggarakan oleh Tech for Good Institute (TFGI) berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi).
Dalam sambutannya, Plt Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana menekankan pentingnya kerja sama untuk mengintegrasikan ekosistem digital guna mendorong potensi ekonomi digital Indonesia.
Dia juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk mengakselerasi potensi ekonomi digital, antara lain regulasi pro-inovasi melalui model sandbox dan perizinan yang ramah bagi perusahaan rintisan (startup), serta dukungan bagi start-up yang dipimpin perempuan maupun yang berbasis di pedesaan.
Diskusi panel ini menghadirkan Citra Nasruddin, Direktur Program TFGI, sebagai moderator serta tiga pakar industri, yakni Muhammad Faisal, Kepala Kemitraan & Ekosistem Investasi, Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital, Komdigi; Budi Primawan, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA); dan Hafiz Noer, Kepala Riset Centre for Digital Society (CfDS).
Para pembicara ini membahas bagaimana kemitraan strategis antara pemerintah dan platform digital dapat menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan efisien, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu wawasan penting yang mengemuka dalam diskusi adalah bagaimana platform digital mampu menghadirkan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya terhadap ekonomi informal di Indonesia.
