jpnn.com - Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) bersama Perempuan Melawan Korupsi (Permak) menegaskan komitmen mengawal transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial (bansos).
Komitmen tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Peran Perempuan dalam Membangun Sistem Bantuan Sosial yang Transparan dan Akuntabel” di Gedung Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Rabu (28/1), yang diikuti 100 perwakilan organisasi perempuan.
Ketua Umum IKPPI, Sinda Sutadisastra, mengatakan perempuan harus berada di garda terdepan dalam memastikan dana publik tepat sasaran.
“Setiap rupiah dana negara harus sampai kepada mereka yang berhak, tanpa kebocoran,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Permak, Dr. Ir. Hj. Yatty Maryati, M.Si., menilai pengawasan berbasis komunitas perempuan efektif mencegah praktik korupsi sejak dini karena dekat dengan kondisi lapangan.
Mewakili Menteri PPPA RI, Rini Handayani menyebut korupsi sebagai kejahatan sosial yang berdampak langsung pada perempuan dan anak.
Dia menegaskan pentingnya kepemimpinan perempuan yang berlandaskan integritas.
Perwakilan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ricky Tamba, menekankan peran perempuan dalam memastikan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran bansos.
