jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dengan menggandeng investor, menyusul situasi darurat sampah yang mulai melanda sejumlah daerah seperti Pekalongan dan Batang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Oleh sebab itu, Pemprov Jateng membuka peluang kerja sama investasi, salah satunya dengan BUMN yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2025.
"Alhamdulillah ada salah satu investor dari BUMN, target mereka untuk di 2025 ini. Harapan kami, ini menjadi piloting project,” ujar Sumarno seusai Rapat Koordinasi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Jateng di Kantor DLHK Jateng, Senin (7/7),
Sumarno menegaskan pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi kontribusi dari sektor swasta perlu difasilitasi. Apalagi, sampah kini bisa diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yaitu bahan bakar alternatif untuk industri yang secara nilai ekonomis dapat dimanfaatkan lebih luas.
Menurut Sumarno, lokasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) teritorial di Kabupaten Magelang telah siap dari sisi lahan, akses jalan, dan kondisi lingkungan. Namun demikian, dibutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan pasokan sampah yang mencukupi.
“Karena tidak mungkin disuplai hanya dari Kabupaten dan Kota Magelang saja. Harus berkoordinasi juga dengan Temanggung dan Purworejo agar suplai bisa konsisten dan kapasitasnya terpenuhi,” ujarnya.
Dia menilai model pengelolaan lintas wilayah ini penting agar pengolahan sampah menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan berkapasitas besar. Terlebih, sejumlah daerah di Jateng sudah memasuki fase darurat akibat penumpukan sampah, seperti di Pekalongan dan Batang.
