jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus mengeluarkan dana darurat mencapai miliaran rupiah untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang dirusak massa aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu.
Kerusakan itu meliputi traffic light atau lampu lalu lintas, bangunan bank, dan reklame yang dibakar. Kemudian, vandalisme dan perawatan jembatan layang Pasupati atau Mochtar Kusumaatmadja juga dilakukan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perbaikan infrastruktur satu per satu tengah dilakukan.
“Perbaikan infrastruktur lain pelan-pelan ya, karena kan bagaimana juga kami semua menggunakan dana darurat, anggaran darurat untuk perbaikan,” kata Farhan saat ditemui di Taman Dago Cikapayang, Kota Bandung, Minggu (14/9/2025).
Farhan mengungkapkan, Pemkot Bandung harus merogok kocek yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur tersebut. Meski tak menyebut nominal pastinya, hanya saja angkanya mencapai miliaran rupiah.
Uang yang dipakainya pun menggunakan dana anggaran darurat pemerintah.
“Nggak banyak, pakai biaya rutin darurat saja masuk ke perbaikan. Belum mencapai puluhan miliar lah. Kami perbaiki-perbaiki saja, tetapi ya lumayan berat ini perbaikan dari fasilitas milik pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah kota tak seluruhnya menanggung perbaikan infrastruktur. Sebab ada beberapa yang merupakan aset milik pemerintah pusat dan provinsi seperti Wisma MPR di Jalan Diponegoro dan jembatan layang Pasupati.
