jpnn.com, JAKARTA - Praktik pemasaran akomodasi ilegal yang kini marak dilakukan melalui platform digital atau online travel agent (OTA) asing, terutama di destinasi populer seperti Bali akan ditindak.
Hal ini setelah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyiapkan serangkaian kebijakan tegas untuk menata ulang ekosistem pemasaran digital sektor pariwisata.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan, pihaknya menaruh perhatian serius atas praktik-praktik usaha yang tidak sesuai ketentuan hukum, terutama dalam hal pemasaran akomodasi tanpa izin resmi.
“Kami saat ini memang sedang menaruh perhatian serius terhadap praktik pemasaran akomodasi ilegal di berbagai platform digital, termasuk melalui OTA asing,” tegas Ni Luh Puspa dalam keterangannya dikutip Senin (23/6).
Kemenpar juga sudah menjalin koordinasi lintas kementerian untuk menangani isu ini secara menyeluruh dan terintegrasi.
Termasuk dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal perizinan melalui sistem OSS, Kementerian Perdagangan terkait pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki otoritas atas regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
“Semua pelaku usaha, baik nasional maupun asing, harus tunduk pada regulasi yang sama. Prinsipnya, kolaboratif tapi tetap tegas demi pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas,” ujar Puspa.
Dia menambahkan, pemerintah tidak serta-merta akan memblokir keberadaan OTA asing, melainkan pendekatan bertahap dan dialog, dengan tetap mempertahankan ketegasan sebagai prinsip dasar. Tahapan tersebut mencakup peringatan dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi.
