jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pemerintah pusat tidak menunda dana transfer daerah (TKD), apabila kinerjanya baik.
Dedi pun menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dia menuturkan, Pemdaprov Jabar berupaya mengubah pola belanja rutin agar belanja pembangunan berdampak langsung pada masyarakat.
Contohnya, terjadi peningkatan signifikan pada alokasi anggaran pembangunan jalan dari sekitar Rp400 miliar menjadi Rp30 triliun.
“Kami hidup prihatin, tanpa pengawalan, tanpa mobil dinas, tanpa baju dinas, tanpa perjalanan dinas. Semua efisiensi itu dilakukan agar dana publik benar-benar kembali untuk rakyat,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dalam keterangannya, Minggu (26/10).
KDM juga menyinggung terkait data Bank Indonesia yang menyebut dana mengendap Pemdaprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun.
Dia menegaskan, per 17 Oktober 2025, posisi kas daerah Jawa Barat tercatat Rp2,4 triliun. Dana tersebut merupakan dana berjalan untuk kebutuhan rutin layanan publik, di antaranya pembayaran kontrak-kontrak pembangunan, sekolahp dan gaji pegawai.
“Kalau disebut mengendap, harusnya sampai tanggal 17 Oktober uang itu tidak bergerak. Namun, setiap hari ada arus masuk dan keluar. Jadi ini bukan uang mengendap,” tegasnya.
