jateng.jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) melontarkan kritik tajam terhadap lambannya pengoperasian Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
Proyek senilai Rp30 triliun itu hingga kini dinilai belum menjalankan fungsinya sebagai pelabuhan distribusi logistik nasional secara optimal.
Mmnurut BHS, kehadiran Pelabuhan Patimban semestinya mampu menjadi solusi konkret atas potensi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok, yang saat ini sudah terisi sekitar 6 juta TEUs dari total kapasitas 10 juta TEUs.
“Trafik kontainer tumbuh 4–6 persen per tahun, atau sekitar 300 ribu TEUs. Kalau ini terus dibiarkan, Tanjung Priok akan kelebihan kapasitas dalam 15 tahun ke depan. Kita bisa alami kongesti parah, akses keluar-masuk macet total. Ini bisa menghambat ekonomi nasional!” tegas BHS dalam keterangannya, Sabtu (28/6).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kapal kontainer yang dilayani di Pelabuhan Patimban. Penyebabnya fasilitas utama belum terpasang, termasuk crane di dermaga maupun depo kontainer.
“Ini sudah enggak bisa ditunda-tunda lagi. Uangnya sudah Rp30 triliun, tetapi pelabuhannya tidak berfungsi. Coba bandingkan dengan pelabuhan lain seperti Makassar New Port, Ambon, atau Kuala Tanjung. Dana pembangunannya cuma Rp5 triliun, tapi sudah jalan dan berproduksi,” papar BHS.
Pemerintah Harus Audit Pelabuhan Patimban
Tak tinggal diam, Bambang Haryo mendesak pemerintah saat ini untuk melakukan audit total terhadap proyek raksasa tersebut.
