jpnn.com, JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Berdasarkan data tahun 2025, sektor ini berkontribusi signifikan sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp8.573,89 triliun (KPPN, 2025). Meski menyerap 97% total tenaga kerja, kontribusi penerimaan pajak dari sektor ini dinilai masih belum optimal.
Partner Pajak BDO di Indonesia IGA Erna Dwi S menyoroti adanya ketimpangan antara peran ekonomi UMKM dengan realisasi penerimaan pajaknya.
Data menunjukkan bahwa meski ekonomi UMKM tumbuh pesat, penerimaan PPh Final UMKM pada tahun 2025 hanya mencapai Rp13,5 triliun, angka yang sangat kecil dibandingkan total penerimaan PPh Nasional yang mencapai Rp1.209 triliun.
"Kondisi ini menciptakan tantangan bagi otoritas pajak untuk melakukan ekstensifikasi. Namun, kita harus memahami bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban pembukuan berstandar akuntansi penuh sering kali menjadi beban biaya kepatuhan (compliance cost) yang sangat tinggi," ujar IGA Erna.
Dia menyatakan pemerintah telah merespons tantangan ini melalui kebijakan dual-track system yang diatur dalam UU HPP dan PP No. 55 Tahun 2022.
Kebijakan ini memberikan relaksasi bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar untuk cukup melakukan pencatatan sederhana dan dikenakan PPh Final 0,5%.
Meski berhasil menjaring jutaan UMKM ke dalam sistem administrasi, IGA Erna mencatat adanya fenomena paradoks di lapangan.
