jpnn.com, JAKARTA -
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan biaya politik saat pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Sebab, ongkos besar sejak pencalonan membuat kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
“Kalau dibuka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” dikutip, Selasa (17/2).
Yusak menjelaskan kandidat juga harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai. Tahap berikutnya adalah kampanye dan wilayahnya luas.
Menurut dia, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa
“Satu partai saja, kalau standar 'aman' misalnya Rp 300–Rp 500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Makanya muncul politik uang,” ujarnya.
Yusak memaparkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat 'datang langsung'.
