jpnn.com - Membangun Papua untuk siapa sebenarnya adalah sebuah pertanyaan besar yang selalu terlintas dalam benak para pemerhati Pembangunan Papua.
Narasi resmi tentang membangun Papua terus diproduksi di ruang-ruang berbagai Kementerian, Lembaga, Badan, hingga kantor-kantor mewah di Papua.
Kata-kata seperti “komitmen”, “percepatan”, dan “kesejahteraan” bergema, membentuk lanskap ambisi yang digambar dengan grafik pertumbuhan dan peta proyek infrastruktur senilai triliunan rupiah.
Di tengah percakapan yang belum seusai inilah, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memegang tampuk kepemimpinan.
Warisan yang mereka terima mengenai Papua bagai koin dengan dua sisi yang kontras.
Satu sisi berkilau dengan pencapaian fisik: jalan raya Trans-Papua membelah pegunungan, jembatan Youtefa membentang megah, dan bandara-bandara baru berdiri.
Sisi lainnya gelap, dipenuhi bayang-bayang kesenjangan yang dalam, konflik bersenjata yang masih membara di pedalaman, serta rasa kecewa yang membisu di kampung-kampung.
Tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran telah bergeser. Bukan lagi soal niat-niat itu sudah tercetak tebal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan anggaran yang dialirkan setiap tahun.
