1 week ago
10
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI H. Budi Sulistyono alias Kanang mengkritisi kinerja BUMN Karya dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur.
Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya, Rabu (5/3).
Dalam rapat tersebut, Kanang menyoroti kebijakan pengambilan proyek oleh perusahaan konstruksi pelat merah. Menurutnya, BUMN Karya tidak boleh sekadar mengerjakan proyek atas permintaan pemegang saham, termasuk presiden, tanpa analisis bisnis yang matang.
"Ketika Pak Menteri, presiden, atau pemegang saham meminta suatu pekerjaan, apakah pernah bapak-bapak menolak karena proyek itu berpotensi merugi? Atau proyeknya sudah dihitung untung, tetapi justru berakhir rugi?" ujar Kanang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan.
Kanang menegaskan setiap proyek harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu orientasi sosial (social oriented) dan profitabilitas (profit oriented). Dia menilai bahwa meskipun pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari visi negara, aspek keuntungan finansial tidak boleh diabaikan.
Dia juga menyoroti fakta bahwa beberapa proyek BUMN Karya di luar negeri justru lebih menguntungkan dibandingkan proyek dalam negeri.
"Adhi Karya mengerjakan proyek railway di Filipina senilai Rp3,2 triliun. Untung atau tidak? Kalau proyek luar negeri untung sementara proyek dalam negeri rugi, kenapa tidak fokus ekspansi ke luar negeri saja?" sindirnya.
Selain itu, Kanang juga menyoroti peran PT Waskita Karya dalam pembangunan sembilan ruas jalan tol yang hingga kini belum terjual. Ia menilai bahwa BUMN Karya tidak bisa hanya mengandalkan proyek baru, melainkan juga perlu melakukan diversifikasi bisnis, seperti pengelolaan dan pemeliharaan (maintenance) jalan tol yang sudah ada.
