jpnn.com, JAKARTA - Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal resmi mendeklarasikan pencalonan mereka sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI periode 2025–2028 di Bengkel Space, Jakarta Selatan.
Mengusung tagline MVP (Martin-Vardy Pasti), deklarasi yang dihadiri lebih dari 500 peserta ini terdiri dari anggota AKPI dari berbagai wilayah, universitas, tokoh hukum dan kepailitan, serta perwakilan instansi dan dunia usaha, menandai komitmen keduanya untuk membawa AKPI menuju arah baru yang lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada masa depan.
AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) merupakan organisasi profesi yang mewadahi para kurator dan pengurus, yakni profesional yang menjalankan peran penting dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Sebagai bagian dari dinamika pesta demokrasi tiga tahunan, deklarasi pencalonan Martin Patrick dan Harvardy mencerminkan partisipasi aktif dalam proses organisasi serta tekad untuk mendorong penguatan peran AKPI ke depan secara lebih transformatif, kolaboratif, dan inklusif.
Martin menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan semangat membantu sesama, nilai-nilai yang telah menjadi prinsip hidupnya sejak kecil dan dibawanya dalam kepemimpinan organisasi profesional.
“Kami tidak datang membawa janji kosong, melainkan semangat kolaborasi dan transformasi nyata. Kami akan bekerja, sebagai pelayan bagi seluruh anggota AKPI,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen atas nilai-nilai tersebut, Martin dan Vardy secara simbolis menandatangani pakta integritas komitmen Martin dan Vardy di hadapan para anggota dan tamu undangan, menegaskan keseriusan mereka dalam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.
Deklarasi ini juga menjadi momentum peluncuran visi, misi, dan empat pilar utama transformasi-kolaborasi AKPI yang mencakup optimalisasi peran strategis melalui pendidikan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor; penguatan tata kelola dan fungsi wilayah dengan pelibatan aktif daerah serta pengaktifan wilayah strategis seperti Medan, Surabaya, Semarang, Makasar dan Bandung; penerapan perlindungan hukum terpadu melalui tim bantuan hukum dan kerja sama dengan aparat penegak hukum; serta inovasi digitalisasi dan transparansi program kerja dan keuangan lewat aplikasi digital dan laporan publik.
