jpnn.com, JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi kepolisian memang terdengar progresif dan penuh harapan. Namun, di balik gagasan itu tersimpan potensi persoalan serius jika tidak dirancang dengan cermat.
"Karena reformasi kepolisian bukan sekadar proyek politik jangka pendek, melainkan agenda berkelanjutan yang akan menjamin kredibilitas lembaga penegak hukum sekaligus stabilitas negara," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Satu Nusa Adam Souwakil, Sabtu (12/9/2025).
Pertama, kata dia, pembentukan tim reformasi yang berisiko dipahami masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan Presiden terhadap kepemimpinan Kapolri saat ini.
Jika narasi ini dibiarkan tumbuh, maka legitimasi Kapolri bisa terkikis hanya karena desakan opini publik yang seringkali bersifat reaktif dan emosional.
"Padahal, setiap pergantian pucuk pimpinan Polri harus didasarkan pada tujuan evaluasi dan pertimbangan strategi, bukan sekadar tekanan massa," tutur Adam Souwakil.
Kedua, tim reformasi berpotensi menjadi instrumen politik yang dipelintir untuk membenarkan pergantian Kapolri.
Ada pihak-pihak yang jelas berkepentingan mendorong narasi seolah-olah reformasi tidak mungkin diwujudkan tanpa mengganti pimpinan Polri. Logika ini keliru sekaligus berbahaya, karena adanya perbedaan antara reformasi institusional dan rotasi personal.
"Reformasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar isu pergantian tokoh, sebab yang dibutuhkan adalah penguatan sistem, bukan pengorbanan simbolis," ujar Adam Souwakil.
