jpnn.com, JAKARTA - Limpahkan saja urusan guru madrasah swasta ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Usulan ini dilontarkan Halim Budi Cahyono, pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM) kabupaten Sumenep saat demo 30 Oktober 2025 di kawasan Monas.
Menurut Halim, jika Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa mengurus guru madrasah swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), lebih baik dilimpahkan ke instansi lain, seperti Kemendikdasmen, Kementerian Sosial atau lainnya.
"Pelimpahan kewenangan di Kemenag sudah hal biasa kok. Ambil contoh, urusan haji dan umrah, jaminan produk halal sudah dilimpahkan menjadi kementerian dan badan sendiri," kata Halim kepada JPNN, Jumat (31/10).
Dia menambahkan, urusan Kemenag terlalu banyak sehingga guru madrasah swasta terlupakan. Padahal, di kabupaten/kota dan provinsi, madrasah swasta yang mendominasi. Madrasah negeri hanya bisa dihitung dengan jari.
Halim mengungkapkan bagaimana dirinya yang lebih dari 20 tahun mengabdi, tetapi selalu terpental saat akan mendaftar seleksi CPNS dan PPPK.
"Jangankan ikut seleksi CASN, mau daftar saja enggak bisa karena ada rambunya yang menyatakan guru madrasah swasta tidak boleh," keluhnya.
Halim dan kawan-kawannya heran mengapa guru madrasah swasta terpinggirkan. Kalau hanya mengandalkan madrasah negeri, akan banyak siswa tidak terserap.
