jpnn.com, JAKARTA - Kondisi darurat kesehatan mental pada anak dan remaja saat ini menuntut langkah nyata dan terintegrasi dari semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kesehatan mental menjadi bagian inti dalam kurikulum pendidikan nasional.
"Penanganan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak dan remaja sangat krusial, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa," ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4).
Kementerian Kesehatan mencatat awal 2026 menunjukkan sekitar lima persen anak dan remaja Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa, terutama depresi dan kecemasan. Temuan ini diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Maret 2026 yang menyatakan satu dari sepuluh anak Indonesia menghadapi indikasi masalah kesehatan jiwa.
Dari sekitar 7 juta anak yang diskrining, 363.326 anak (4,8%) menunjukkan gejala depresi dan 338.316 anak (4,4%) mengalami gejala kecemasan.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 2,6% anak dan remaja yang mendapatkan penanganan profesional. Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menilai, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak dan remaja dalam beberapa bulan terakhir—seperti anak membunuh ibu di Sumbawa, NTB, dan di Semarang, Jawa Tengah—bukanlah anomali.
"Itu adalah gejala. Gejala dari sistem yang gagal membekali mereka dengan kemampuan paling dasar sebagai manusia, yaitu memahami diri sendiri," tegas Rerie.
Anggota Komisi X DPR RI itu mengkritisi sistem pendidikan nasional yang selama ini terlalu memuja angka, ranking, dan capaian kognitif, namun mengabaikan kesehatan mental dan kematangan emosi.
