jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menepis isu yang menyebut adanya intimidasi dan tekanan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum terhadap masyarakat ataupun organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah.
Hal disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan terkait hasil survei salah satu lembaga survei di pelataran Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (13/5/2025). Dia menyebut pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan-masukan kritis yang diberikan oleh masyarakat.
"Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan: Kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tetapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain," kata Dudung menyampaikan sikap Presiden Prabowo terhadap kritik.
Dudung mengajak masyarakat untuk tidak menciptakan kesan adanya intimidasi yang datang dari pemerintah karena perlakuan semacam itu tidak ada.
"Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi. Kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Janganlah dibuat-buat seperti itu," tuturnya.
"Jangan kemudian dipelintir seakan-akan (Presiden, red.) tidak mau menerima masukan," sambung Dudung.
Pihaknya mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk mengedepankan hati nurani dan bersama-sama membangun bangsa, serta menjaga diri masing-masing agar tidak mudah dipecah-belah dengan isu-isu yang tidak benar.
Pada kesempatan sama, Dudung juga mengingatkan kembali pesan dari mendiang Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
