jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan kebijakan pemerintah memotong transfer ke daerah (TKD) tahun depan menunjukkan kecenderungan sentralisasi politik anggaran.
Dia menilai hal itu justru melemahkan kemandirian fiskal dan pelayanan publik di daerah.
Menurutnya, mayoritas pemerintah daerah saat ini tidak memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, 90 persen daerah memiliki kapasitas fiskal rendah dengan rincian 98 persen kabupaten, 70 persen kota, dan 15 persen provinsi.
"Dengan kapasitas fiskal rendah ini, pertumbuhan ekonominya bergantung pada belanja APBD. Artinya, ketika ada pengurangan TKD, itu akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Herman dikutip JPNN.com, Sabtu (11/10).
Herman menjelaskan komponen paling terdampak dari pemangkasan tersebut adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH).
DAK fisik yang selama ini menjadi sumber utama belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah, dipangkas tajam dari Rp36 triliun menjadi hanya Rp5 triliun tahun depan.
"Artinya akan sangat mengganggu belanja modal infrastruktur di daerah," lanjutnya.
